BOALEMO,HARIANPOST.ID- Pengadaan Mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Boalemo menuai sorotan. Masyarakat di wilayah ini pun mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas tersebut.
Menjawab pertanyaan tersebut, Bupati Boalemo Rum Pagau melalui Juru Bicara Bupati Boalemo, Paris Djafar, SH., menyampaikan kebijakan pengadaan kendaraan dinas telah melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan.
“Pengadaan ini bukan keputusan sepihak atau mendadak. Prosesnya sudah melalui kajian teknis, pembahasan dengan DPRD, dan masuk dalam rencana anggaran daerah yang sah. Mobil dinas lama telah mengalami sedikit gangguan operasional yang menghambat mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik,” ujar Paris Djafar, Jum’at, 25 Juli 2025.
Alasan lain kata Paris, Bupati dan Wakil Bupati Boalemo membutuhkan Mobil dinas tersebut sebagai alat transportasi untuk menjangkau wilayah – wilayah terpencil. Apalagi kata dia, Kabupaten Boalemo masih memiliki wilayah-wilayah pedalaman dan terpencil dengan akses jalan yang cukup sulit, berbatu, hingga berlumpur, terutama saat musim hujan. Karena itu, kepala daerah membutuhkan kendaraan yang memadai, tangguh di semua medan, dan dapat menunjang aktivitas pelayanan publik secara maksimal.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi tentang efektivitas kerja. Mobil dinas harus bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok yang sulit diakses. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat butuh alat kerja yang memadai untuk bisa hadir langsung di lapangan,” tambahnya.
Pengadaan mobil dinas itu menurutnya tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Prinsip efisiensi tetap kami pegang. Namun efisiensi juga harus dibarengi dengan efektivitas kerja,” ujarnya.
Menanggapi kritik dari berbagai kalangan, Paris mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Namun ia mengajak publik untuk memahami secara menyeluruh latar belakang kebijakan tersebut.
“Kami menghormati hak warga untuk mengkritik. Tapi mari berdiskusi dengan semangat membangun. Ini bukan soal memanjakan birokrasi baik bupati dan wakil bupati, tapi memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan tanpa hambatan,” kata Paris.
Paris juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Mobil dinas hanyalah alat kerja, bukan simbol kemewahan,” terangnya.
