BOALEMO, HARIANPOST.ID – Diundang tapi tak hadir, sejumlah OPD di Kabupaten Boalemo membuat Komisi III DPRD Boalemo geram.
Padahal kehadiran OPD yang menjadi mitra Komisi III itu sangat diharapkan dalam rangka sinkronisasi program sekaligus untuk mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD dan telah dimasukkan di masing-masing OPD , terakomodir atau tidak.
Namun sayangnya, pimpinan OPD yang diundang malah tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang dalam beberapa waktu telah dilaksanakan oleh DPRD.
“Kalau pimpinan OPD berhalangan, kan boleh mengirimkan wakil. Tapi ini, hanya beberapa OPD saja yang hadir,” ungkap Wakil Ketua Komisi III Hardi Syam Mopangga yang menyesalkan sikap OPD mitra Komisi III.
Tidak hanya itu, rapat yang harusnya dihadiri OPD ini kata Hardi juga untuk membahas program – program yang bisa di singkronisasi dengan program pemerintah provinsi.
“Misalnya Dinas PU Provinsi, anggaran apa yang bisa mereka bawa untuk Kabupaten Boalemo, begitu juga dengan Dinas Perkim tahun kemarin ada dua Desa yang langsung diintervensi oleh Pemerintah Provinsi. Untuk itu DPRD akan mengajak mereka melakukan sinkronisasi program di Provinsi,” ucap Hardi Syam Mopangga.
Hardi pun menuturkan bahwa pada kegiatan di tahun 2022 kemarin, Dinas PU memiliki pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, bagitu juga Dinas Pendidikan. Kemudian diberikan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.
“Padahal tujuan dari RDP ini untuk mendiskusikan hal itu, namun ternyata sudah dua kali kita mengundang sampai sekarang tidak ada. Komisi III merasa OPD memperlihatkan suasana yang tidak baik antara legislatif dan eksekutif,” tutur Hardi Syam Mopangga
Gegara ulah sejumlah OPD, mantan Ketua DPRD Boalemo ini menilai di awal tahun 2023 hubungan kemitraan antara Pemerintah daerah Boalemo dan DPRD, terlihat tidak baik.
“Kita saja yang mengundang seperti ini, apalagi rakyat lebih parah lagi. Jangan sampai semua kepala Dinas bersikap seperti ini, itu mengajak perang,” ungkapnya geram
