BOALEMO, HARIANPOST.ID- Beredar kabar bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama DPRD telah menyetujui untuk memotong TPP ASN dan gaji honorer. Kabar itu menjadi kabar buruk bagi ASN dan Honorer di wilayah itu.
Hal itu pun menuai sorotan dari aktivitas Boalemo Nanang Syawal. Ia menyebut Pemerintah Daerah dan DPRD sudah tidak memiliki nurani sehingga membuat kebijakan yang menurut dia justru merugikan ASN dan Honorer.
“Nurani mereka benar-benar akan dipertanyakan jika pemotongan itu terjadi, karena kita semua tau ASN dan Honorer ini bergantung pada TPP dan gaji mereka dalam mencukupi kebutuhan keluarga,” kata Nanang Syawal menyesalkan akan sikap Pemkab Boalemo dalam membayarkan TPP dan gaji Honorer. Ahad, 1 Oktober 2023.
Menurut Nanang, pemotongan TPP dan gaji Honorer saat ini memang sengaja dialokasikan oleh Pemkab Boalemo hanya 8 bulan, dengan alasan akan ada penambahan di APBD perubahan.
“Anggaran ini memang sengaja dibuat hanya 8 bulan oleh Sherman Moridu selaku Ketua TAPD, dengan alibi akan menambahnya disaat perubahan APBD. Faktanya sekarang di balik,” ungkap Nanang Syawal.
Harusnya untuk memenuhi anggaran pembayaran TPP ASN dan gaji Honorer itu kata dia, Pemkab Boalemo bisa melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas kepala daerah dan DPRD Boalemo.
Ia menyayangkan kebijakan itu. Apalagi kebijakan ini sudah terjadi berulang kali, pertama di tahun 2020, yang pada saat itu Darwis Moridu sebagai Bupati dan Sherman Moridu sebagai Sekda Boalemo.
“Pada 2021 akan terulang lagi, namun dengan menyandra 3 pimpinan DPRD Boalemo dengan laporan dugaan kasus korupsi biaya rumah tangga pimpinan DPRD tahun 2020. Sehingga anggaran TPP dan gaji TPK dianggarkan full 12 bulan,” kata Nanang Syawal.
Atas kebijakan itu Nanang mengajak ASN dan Honorer untuk tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah Boalemo dan DPRD Boalemo, karena dinilai tidak mampu memperjuangkan nasib ASN dan Honorer.
“Jika para wakil rakyat tidak bisa lagi memperjuangkan nasib ASN dan Honorer. Maka ASN dan Honorer wajib tidak percaya lagi pada mereka yang katanya wakil-wakil rakyat,” ajak Nanang Syawal.
Sementara Kepala BKAD Boalemo Taufik kumali saat dikonfirmasi membenarkan ihwal rencana pemotongan TPP ASN dan pemotongan gaji Honorer Boalemo. Kebijakan itu kata dia sudah diputuskan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada Jum’at kemarin.
“Benar. Persetujuan bersama antara pemda dan DPRD pada hari jumat kemarin.Terkait pembayaran TPP ASN 25 persen dan Honorer 35 persen benar pak, ” terangnya.
