GORONTALO, HARIANPOST.ID- Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian marak di Gorontalo tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan, tapi juga ikut berdampak pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat diperjual-belikan untuk memuluskan kegiatan PETI.
Terkait hal itu, Forum Pemuda Gorontalo, Selasa, 7 Oktober 2025, kemarin, bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Anggota DPRD Gorontalo serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan.
Dalam pertemuan ini, forum pemuda Gorontalo menyampaikan kerisauan terkait kelangkaan BBM di sejumlah SPBU serta aktivitas tambang ilegal di wilayah Mootilango dan Tolangohula.
Koordinator Forum Pemuda Gorontalo, Zasmin Dalanggo mengatakan kelangkaan BBM di Gorontalo, belakangan mulai dikeluhkan oleh para petani dan nelayan. Pihaknya tidak menolak kebijakan penyaluran BBM bersubsidi, namun sistem yang ada saat ini menurutnya perlu segera dievaluasi.
“Kami tidak melarang rekomendasi penggunaan BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan, tetapi mekanismenya perlu dievaluasi kembali agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Jangan sampai BBM yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pertanian justru dipakai oleh pihak lain,” tegas Zasmin Dalanggo.
Kondisi di lapangan menunjukkan banyak petani yang justru kesulitan mendapatkan BBM solar. Menurutnya, sistem distribusi saat ini masih belum transparan, terutama terkait kuota BBM yang disalurkan oleh Pertamina kepada petani di Kabupaten Gorontalo.
“Kami mendesak Pertamina agar terbuka soal berapa jumlah kuota BBM untuk petani di Kabupaten Gorontalo. Bahkan, sesuai informasi, setiap petani seharusnya mendapat 75 liter, tapi di lapangan banyak yang hanya menerima 60 sampai 70 liter. Pertanyaannya, 5 liter sisanya ke mana,”ungkapnya.
Forum Pemuda Gorontalo juga meminta agar dilakukan sidak (inspeksi mendadak) di setiap SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM di kabupaten Gorontalo.
Lewat pembahasan itu, DPRD Kabupaten Gorontalo menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penertiban terhadap tambang ilegal yang marak beroperasi. Tidak hanya itu, pertemuan itu juga melahirkan kesepakatan pembentukan Satgas Mafia BBM dan Tambang Ilegal di Kabupaten Gorontalo. Satgas ini diharapkan dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi serta aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan masyarakat.
