POHUWATO – Harianpost.id – Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Pohuwato. Namun belakangan, masyarakat yang tidak lagi tercover dalam kepesertaan BPJS menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah.
Masalah kepesertaan BPJS ini menjadi salah satu aspirasi prioritas yang disampaikan DPRD Pohuwato kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada penyampaian hasil reses, Selasa, (22/3) kemarin di aula DPRD Pohuwato.
Pada reses yang telah dilaksanakan oleh DPRD Pohuwato, banyak masyarakat yang mengeluhkan Ikhwal BPJS. Lantaran Kepesertaan BPJS tersebut dianyatakan tidak aktif.
Mereka mengeluh karena baru mengetahui hal itu setelah datang ke fasilitas kesehatan puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal masalah kesehatan menjadi salah program pemerintahan Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa ( SMS).
Masyarakat pun berharap DPRD dapat memperjuangkan masalah kepesertaan BPJS tersebut. Ketua DPRD Nasir Giasi menyampaikan DPRD akan berupaya agar masyarakat yang tidak lagi tercover di BPJS bisa kembali tercover.
“Ada beberapa masyarakat yang mengeluh ke kita, tadinya mereka tercover di BPJS itu kemudian sudah tidak aktif lagi. Nah ini yang akan kita perjuangkan, kalau perlu kita akan manfaatkan dana talangan,” ucap Nasir Giasi.
Nasir menjelaskan, penyebab masyarakat sudah tidak tercover BPJS itu lantaran adanya pengurangan anggaran.
“Intinya adalah pengurangan anggaran. Ini juga akan kita bicarakan dengan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi masalah BPJS tersebut,” ucap Nasir. ( jid)
