BOALEMO, HARIANPOST.ID- Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Boalemo menjadi sorotan tajam. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohammad Riyanto, mengungkapkan bahwa Kabupaten Boalemo belum melakukan penilaian SPIP selama dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2024 sampai 2025.
Hal tersebut disampaikan Riyanto dalam agenda Audiensi Penyampaian Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pembinaan Tahun 2026, yang berlangsung di Kantor BPKP Provinsi Gorontalo, Jumat, 13 Februari 2026.
Menurut Mohammad Riyanto, mandeknya penilaian SPIP disebabkan oleh ketidaksiapan dokumen pelaksanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menduga hal ini dipicu oleh kurang aktifnya peran pimpinan OPD dalam memahami esensi SPIP Terintegrasi sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
“Kami menduga pimpinan OPD masih banyak yang belum memahami SPIP Terintegrasi; mungkin hanya asesornya yang menguasai. Akibatnya, penyelenggaraan SPIP di daerah belum mencapai nilai maturitas Level 3 (Terdefinisi),” tegas Riyanto.
Sepanjang tahun 2025, BPKP Gorontalo telah melakukan pengawasan intensif melalui 408 kegiatan Assurance (penjaminan) dan 84 kegiatan Consulting (konsultasi). Riyanto berharap Inspektorat Boalemo menjadi pilar terdepan dalam mendorong program strategis daerah, bukan sekadar melakukan pengawasan rutin.
Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menyambut terbuka kritik pedas dari BPKP tersebut. Ia mengakui adanya masa vakum penilaian akibat dinamika kebijakan pemerintah sebelumnya yang berimbas pada banyaknya mutasi dan pelantikan pimpinan OPD baru.
“Saya sadari betul dalam dua tahun ini kami belum mampu menyajikan nilai penerapan SPIP karena faktor transisi pimpinan OPD. Saya setuju dengan strategi sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai ada ego sektoral yang menghambat pencapaian visi-misi daerah,” ujar Rum Pagau.
Rum Pagau juga menginstruksikan Inspektorat untuk menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan daerah dan meminta seluruh OPD bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Plt. Sekda Boalemo menyoroti minimnya transfer dana dari pusat sehingga perlu adanya dorongan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya meminta rekomendasi khusus dari BPKP terkait pemungutan pajak daerah dan Option PKB melalui Samsat.
Menanggapi hal itu, BPKP Gorontalo melalui Asri menyatakan tengah menyusun dashboard untuk memetakan potensi PAD yang bisa dioptimalkan, baik dari segi tata kelola maupun digitalisasi.
“Kami siap mendampingi, bukan hanya pada aspek audit, tapi juga dalam penetapan pola pencapaian target dan strateginya,” tambahnya.
Untuk diketahui, di sela-sela acara yang berlangsung serius, suasana sempat mencair ketika Kepala BPKP Gorontalo memberikan kejutan kepada Bupati Rum Pagau. Kebetulan, hari pelaksanaan audiensi tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Rum Pagau yang ke-65.
Hadir dalam diskusi tersebut, Inspektur Boalemo Toska Muda yang menyatakan kesiapannya meningkatkan nilai maturitas SPIP, serta Kepala Bappeda yang melaporkan keberhasilan penanganan stunting di Boalemo yang telah mencapai standar nasional di bawah pengawasan BPKP.
