GORONTALO, HARIANPOST.ID — Sebuah peringatan keras datang dari gedung parlemen Puncak Botu. Kondisi keuangan daerah Provinsi Gorontalo saat ini disebut sedang berada dalam fase tidak baik-baik saja. Kebijakan resentralisasi anggaran dan efisiensi yang ditarik ke Pemerintah Pusat telah memukul telak kemampuan daerah untuk membangun dirinya sendiri.
Politisi senior yang juga Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, membeberkan realita pahit yang kini dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini sekarat secara finansial. Anggaran yang tersedia di meja-meja dinas nyaris habis terserap hanya untuk urusan rutin membayar gaji pegawai.
Lumpuhnya Janji Politik dalam RPJMD.
“Kita harus jujur kepada masyarakat, kondisi daerah kita sedang terhimpit,” ungkap Sun Biki saat menjelaskan situasi terkini kepada awak media, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan efisiensi anggaran pusat telah menciptakan efek domino di daerah. Program-program strategis yang sebelumnya telah disusun rapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kini terancam menjadi tumpukan kertas tanpa realisasi. Infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas publik lainnya nyaris tak tersentuh karena daerah tidak lagi memiliki daya beli yang cukup.
“Resentralisasi anggaran membuat daerah kehilangan taringnya. Jika kita hanya duduk diam menunggu dana transfer tanpa inisiatif, maka pembangunan di Gorontalo akan stagnan. Banyak OPD yang anggarannya hanya cukup untuk urusan administrasi dan gaji saja,” tambahnya dengan nada prihatin.
Strategi ‘Gerilya’ ke Jakarta.
Menghadapi kebuntuan ini, Sun Biki menegaskan bahwa pola kerja lama harus ditinggalkan. Gubernur, Bupati, hingga jajaran DPRD tidak lagi bisa hanya berharap pada keajaiban di daerah. Ia menyerukan pentingnya inisiatif proaktif untuk menjemput bola ke Jakarta.
Saat ini, gerakan gerilya mulai masif dilakukan. Berbekal dokumen proposal teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), para kepala daerah hingga kepala desa kini harus turun tangan langsung melobi kementerian terkait.
“Saat ini bola anggaran itu ada di pusat. Karena itu, Gubernur, Bupati, sampai DPRD harus rajin berinisiatif mencari celah di kementerian. Kita tidak sedang meminta belas kasihan, tapi kita memperjuangkan hak rakyat Gorontalo melalui lobi-lobi yang terukur,” jelas Sun Biki.
Piawai ‘Merampas Bola’ untuk Rakyat.
Bukan sekadar bicara teori, Sun Biki menunjukkan bahwa pengalaman selama sembilan periode duduk di kursi legislatif telah memberinya insting politik yang tajam. Di tengah krisis anggaran ini, ia dikenal piawai dalam memotong jalur birokrasi yang rumit untuk mengamankan anggaran bagi daerah pemilihannya.
Salah satu bukti nyata dari kepiawaiannya adalah keberhasilan mengamankan dana segar sebesar Rp16 Miliar dari pusat. Anggaran tersebut dikhususkan untuk perbaikan infrastruktur dan penanggulangan banjir yang selama ini menghantui warga di Desa Tolite, Boliyohuto.
“Di tengah kondisi sesulit ini, kita harus pandai ‘merampas bola’. Kita kawal usulan dari desa, kita bawa ke dinas, dan kita desak pusat untuk mengeksekusinya. Dana 16 Miliar untuk Tolite itu adalah hasil dari kerja keras gerilya tersebut,” tegasnya.
Harapan di Tengah Keterbatasan.
Mengakhiri penjelasannya, Sun Biki mengajak seluruh elemen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi. Ia mengingatkan bahwa ego sektoral harus dibuang jauh-jauh jika ingin Gorontalo tetap bertahan di tengah badai efisiensi anggaran nasional.
“Kritik dan pengawasan itu penting, tapi aksi nyata menjemput anggaran adalah penyelamat. Rakyat tidak butuh alasan bahwa uangnya habis untuk gaji pegawai; rakyat butuh jalan yang bagus dan desa yang bebas banjir,” pungkas sang legislator kawakan tersebut.
