POHUWATO,HARIANPOST.ID – Masyarakat Desa Bulili, Kecamatan Duhiada’a, meminta DPRD Pohuwato dan Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tambak kepada PT Perikanan Nusantara.
HGU dengan luas 94 Hektare (Ha) itu diketahui telah berakhir izin pemanfaatannya pada Desember tahun 2024. Namun selama memegang izin, PT Perikanan Nusantara hanya beraktivitas, kurang lebih selama lima tahun.
Lahan tidur yang ditinggalkan itu pun lantas dimanfaatkan oleh masyarakat desa Bulili dan beralih pemanfaatannya menjadi lahan persawahan. Karenanya, masyarakat Bulili melalui Pemerintah Desa mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD tidak memberikan rekomendasi yang dinilai sangat merugikan masyarakat tersebut.
Menyahuti keinginan masyarakat itu, Komisi 1 DPRD Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Dinas Perikanan Pohuwato, Amrin Umar, Kepala Desa Bulili Mukhtar Lopuo dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato. Selasa, 7 Januari 2025, di ruang Rapat DPRD Pohuwato.
Ketua Komisi 1 Iwan Abay menyampaikan bahwa, izin HGU PT Perikanan Nusantara itu mulai tahun 1989 dan berakhir pada 19 Desember 2024. Sempat dikelola hampir lima tahun lamanya, lahan HGU ini lantas ditinggalkan.
“Hanya lima tahun dikelola, setelah itu sudah tidak ada lagi aktivitas. Maka, kalau ada izin tentu ada aktivitas. Fakta di lapangan bahwa lokasi ini sudah terlantar dan sebagian sudah dikuasai masyarakat untuk pertanian,”terang Iwan Abay.
Terhadap permintaan masyarakat Desa Bulili itu kata Iwan Abay, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah memberikan rekomendasi tekhnis kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato, sebagai pertimbangan untuk tidak lagi memperpanjang izin HGU oleh PT Perikanan Nusantara.
“Dengan alasan lokasi itu sudah terlantar, selama 20 tahun tidak ada aktivitas apa – apa, dan sudah dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian,” beber Iwan Abay
Dia juga menyampaikan, DPRD akan menyurati kepada Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan rekomendasi izin perpanjangan HGU tambak Desa Bulili.
Di tempat sama, Kepala Desa Bulili Mukhtar Lopuo menyampaikan bahwa dirinya diminta oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat atas lahan persawahan yang sebelumnya adalah HGU yang sudah tidak dimanfaatkan.
“Ini upaya kami Pemerintah Desa, menyuarakan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, kami juga sudah membuat rekomendasi kepada BPN Pohuwato untuk membatalkan perpanjangan HGU,”terang Mukhtar
