BOALEMO, HARIANPOST.ID- Aktivitas pertambangan dengan menggunakan alat berat excavator di Dulupi, Boalemo, semakin gencar. Polres Boalemo sebagai penegak hukum di wilayah itu pun hanya bisa berdiam diri dan tak bertindak untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan tersebut.
Kapolres Boalemo AKBP Sigit Rahayudi, S.I.K.,sejauh ini hanya bertugas sebagai pemantau. Saat harianpost.id melakulan konfirmasi terkait aktivitas pertambangan di Dulupi, dirinya justru bungkam. Hal itu lantas mengindikasikan bahwa Polres Boalemo mandul untuk menegakkan hukum di PETI Dulupi.
Belakangan, setoran – setoran yang bersumber dari PETI Dulupi pun mulai mencuat. Hal inilah yang diduga membuat otoritas penegak hukum dan Pemerintah Daerah bungkam. Parahnya lagi, lembaga parlemen Boalemo harus tercoreng akibat ulah sejumlah oknum anggota DPRD Boalemo yag diduga ikut menikmati uang ‘tutup mulut’ dari aktivitas pertambangan Dulupi.
“Ada setoran ke mereka (oknum aleg). Untuk aleg itu ada Koordinatornya, uangnya dikasih ke satu aleg, nanti dia setor ke yang lain. Tapi tidak semua aleg yang dapat,” ujar sumber Harianpost.id yang tak ingin identitasnya diungkap.
Tidak hanya anggota parlemen aktif, mantan anggota parlemen Boalemo RD juga ikut terlibat langsung melakukan aktivitas PETI Dulupi. RD yang juga calon Wakil Bupati Boalemo kalah dalam pilkada 2024 itu tidak mengelak, dirinya menyebut memiliki alat berat yang sedang beraktivitas di PETI Dulupi. Tidak hanya sendiri, sejumlah nama lain juga ikut disebutkan melakukan aktivitas PETI Dulupi.
“Aldi 3 Unit, Ko Rudi 3 Unit, Andi 2 Unit, Omi 2 Unit, saya 1 Unit,”ungkap RD kepada Wartawan beberapa waktu lalu.
Adanya aliran dana yang bersumber dari PETI Dulupi ke kantong – kantong pribadi milik pejabat inilah yag diduga membuat Polres Boalemo mandul untuk menegakkan hukum di PETI Dulupi.
