Dekab PohuwatoLegislatif

Pohuwato Dilirik Investor Baru, Rizal Pasuma Desak Pemda: Tutup Pintu, Selesaikan Masalah yang Ada

×

Pohuwato Dilirik Investor Baru, Rizal Pasuma Desak Pemda: Tutup Pintu, Selesaikan Masalah yang Ada

Sebarkan artikel ini
DPRD Pohuwato Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama Tani Merdeka Indonesia, PT Kencana Group dan PT BJA Group
DPRD Pohuwato Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Bersama Tani Merdeka Indonesia, PT Kencana Group dan PT BJA Group

POHUWATO,HARIANPOST.ID- Kabupaten Pohuwato adalah daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) potensial. Dengan potensi SDA yang dimilikinya itu, Kabupaten Pohuwato memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi investor yang datang berinvestasi di daerah Bumi Panua tersebut.

Terbaru, sejumlah investor dikabarkan mulai melirik Kabupaten Pohuwato untuk menjadi daerah tujuan berinvestasi. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Pohuwato bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Tani Merdeka Indonesia, dan perusahaan perkebunan di Pohuwato, Senin, 6 April 2026, di DPRD Pohuwato.

Mendengar hal itu, Anggota DPRD Pohuwato Rizal Pasuma menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk menutup pintu terhadap investor yang berkeinginan mengelola SDA Pohuwato tersebut.

Bukan menolak investasi, sikap itu hadir sebagai bentuk tegas DPRD Pohuwato yang menilai investor hanya bersikap manis di awal penjajakan. Namun, setelah diberi ruang, para investor ini justru dinilai mengabaikan kewajiban terhadap daerah dan masyarakat. Apalagi, saat ini DPRD dan pemerintah daerah terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan menyangkut investor, mulai dari perusahaan pertambangan sampai masalah di perusahaan perkebunan.

“Selesaikan dulu masalah yang ada, baru daerah boleh membuka pintu bagi investor. Semakin rusak alam kita, tapi daerah kita tidak mendapatkan dampak manfaat, justru daerah lain yang mendapatkan manfaatnya,” tegas Rizal Pasuma.

Rizal Pasuma bilang, ada triliunan rupiah investasi yang masuk ke Pohuwato. Namun, realitas yang terjadi justru daerah bahkan tidak mampu membayar insentif para Imam dan perangkat adat.

“Trliunan rupiah nilai investasi yang masuk, tapi kita tidak bisa membayar insentif Imam dan pemangku adat, padahal hanya Rp300 ribu per bulan, coba bayangkan,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Di samping itu, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Popayato serumpun ini turut menyentil ketidaktegasan pemerintah daerah dalam melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan para investor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *