POHUWATO, HARIANPOST.ID– Meskipun Kantor DPRD Pohuwato rusak karena menjadi salah satu sasaran amukan penambang, Kamis 21 September pekan kemarin, hal itu kata Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi tidak menjadi alasan bagi DPRD Pohuwato untuk tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Apalagi dalam waktu dekat DPRD Pohuwato akan segera membahas dokumen APBD Pohuwato Tahun 2024. Meskipun dengan fasilitas seadanya yang tersisa dari insiden pekan kemarin, Nasir meminta DPRD dan staf Sekretariat Dewan untuk tetap melaksanakan tugas melayani masyarakat Pohuwato. Itu disampaikan Nasir, saat memimpin pembersihan kantor DPRD Pohuwato, Selasa, 26 September 2023.
Ia meminta DPRD dan staf Sekretariat Dewan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Setiap masalah pasti ada solusi. Begitupun dalam insiden yang membuat Kantor DPRD Pohuwato rusak,Kantor Bupati dibakar dan mess perusahaan dirusak, kata Nasir, pasti selalu ada solusi.
“Setiap masalah pasti ada solusi. Kita ambil hikmahnya,”kata Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi
Pasca insiden ini, ia pun menyerukan agar Pohuwato bangkit dan menatap hari esok yang lebih baik. Di sisi lain, insiden ini kata dia tidak akan menghentikan langkah DPRD Pohuwato untuk mengawal proses pembayaran tali asih oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat pemilik lahan tambang.
“Kita tidak menginginkan pengrusakan, kerusuhan dan sebagainya. Tapi bagi kami (DPRD) tali asih yang kita gagas dan kawal dari awal ini tidak boleh putus,”ungkapnya
Sedari awal, Nasir sendiri telah mewanti bahwa stabilitas daerah sangat mahal harganya. Ia meminta semua pihak berperan aktif menjaga stabilitas daerah. Termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo harus ikut andil mengawal proses pembayaran tali asih agar tidak memunculkan polemik yang pada ujungnya berdampak pada instabilitas daerah.
Pada rapat bersama Senin, 25 September 2023 kemarin di Aula Dinas PU Pohuwato, Nasir menyuarakan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk juga mengevaluasi nominal pembayaran tali asih oleh perusahaan pertambangan kepada pemilik lahan tambang.
Bukan ingin melepaskan tanggungjawab, namun dalam regulasi kata Nasir, jelas bahwa urusan pertambangan di daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Penjagub Gorontalo, Kapolda Gorontalo dan Danrem juga harus hadir mengawal proses pembayaran tali asih ini.
“Kami ingin ada kehadiran Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Pak Danrem untuk kemudian membuka hati dan membicarakan kembali dengan teman – teman perusahaan,”ujar Nasir
“Jelas, tali asih yang diberikan hari ini adalah sebuah pemicu yang akan berkelanjutan kalau angkanya tidak direvisi dan diubah oleh teman teman perusahaan. Nilainya ini harus dievaluasi,”tegas Nasir Giasi
Nasir pun masih akan menunggu kunjungan Dirjen ESDM di Pohuwato dan menyampaikan hal yang sama.
“Saya akan menyampaikan itu, tentang komitmen perusahaan dalam pemberian tali asih,”tegasnya.
