GORONTALO, HARIANPOST.ID- Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Kamis (28/3/2023).
Penyerahan LKPD ini diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, kepada Kepala BPK RI Gorontalo Ahmad Luthfi Rahmatullah.
“Alhamdulillah hari ini hadir seluruh kepala daerah. Ini menandakan komitmen kami selaku kepala daerah baik PJ maupun definitif dalam rangka mempertanggung jawabkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan selama satu tahun. Kami berharap dalam penyusunan laporan keuangan ini sudah memenuhi seluruh persyaratan baik neraca, maupun lampiran lampirannya,” ungkap Ismail.
Ismail menuturkan, bahwa penyerahan LKPD ini merupakan pertama dan menjadi terakhir berdasarkan tugasnya sebagai PJ Gubernur Gorontalo yang akan selesai tahun ini. Staf Ahli Kemenaker RI itu berharap LKPD yang diserahkan mendapat masukan ataupun perbaikan jika ada laporan yang tidak sesuai standar dari BPK.
“Kami berharap laporan yang kami serahkan hari ini beroleh perbaikan dari Kepala BPK perwakilan Gorontalo seluruh tim yang akan melakukan audit laporan keuangan. Kami juga sangat berharap adanya perbaikan jika penyajian laporan ada yang belum sesuai standar akuntansi pemerintah,” lanjut Penjagub.
Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Ahmad Luthfi Rahmatullah, menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah tepat waktu menyerahkan LKPD. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
“LKPD unaudited ini kami terima dan sementara kami anggap lengkap beserta lampiran yg menyertainya. Dan juga disertai dengan catatan keuangan yang sudah beberapa kali kami minta untuk dilengkapi dgn data lainnya, tentang pengungkapan data ekonomi makro, pengangguran, gini rasio, dan sebagainya. Mudah mudahan ini sudah dilengkapi,” tandasnya.
