Pemerintahan DAMAI dan Arah Kebijakan Pembangunan Boalemo Dalam Catatan Anas Jusuf

HARIANPOST (BOALEMO)- Pengangguran adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja usia 15 tahun keatas yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha karena tak punya pekerjaan. Termasuk didalamnya yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka di kabupaten Boalemo selama kepemimpinan Damai cukup mengalami penurunan berdasarkan data BPS pada 4 Tahun berturut turut: Tahun 2018 = 3,62%, Tahun 2019 = 2,96%, Tahun 2020 = 3,66%, Tahun 2021 = 3,57%

Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan akibat pandemi COVID-19 imbas dari PHK dan pelaku usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara normal dikarenakan PSBB.

Secara ekonomi ada yang dikenal dengan angka pengangguran alamiah ini merupakan suatu level pengangguran yg dianggap wajar dalam sistem ekonomi

Disatu sisi jika melihat tingkat pengangguran yang berada di sekitar 3-4 persen ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo, Karena pada lazimnya TPT daerah perkotaan cenderung lebih tinggi,namun selalu terpenting diatasi oleh pemerintah daerah.

Dalam riil data yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya Tenaga kerja di Kabupaten Boalemo menurut tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD,ini korelasinya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah mengakibatkan produktivitas rendah,secara proporsional untuk tidak lulus SD sebesar 21.01%,Lulus SD sebesar 47.50 %,SMU/SMK,20.25 % sedangkan lulusan perguruan Tinggi adalah 11.24 %

Terlepas dari peningkatan yang terjadi ada langkah-langkah kongkret yang sudah dilakukan pemerintah Daerah sebagai implementasi dari RPJMD Kabupaten Boalemo melalui 14 program unggulan yang salah satunya pemberian SIM gratis yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan transportasi para pencari kerja di samping itu ada sektor- sektor pendukung lainnya yang terus di dorong oleh pemerintahan Damai melalui OPD terkait diantaranya:

1. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan BLK untuk menciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Wanita Tani dan tumbuhnya industri industri kecil menengah dan usaha padat karya

2. Mendorong keterlibatan BUMDES dalam pemanfaatan potensi lokal desa dan pendampingan BUMDES yang lebih intensif terutama dalam hal kelembagaan dan pemilihan unit usaha

3. klasterisasi UMKM agar pelatihan tepat sasaran

Dalam perjalanan kurun waktu 4 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan, terakhir untuk Tahun 2020 mencapai 65,91 % dari tahun sebelumnya 65.53%.

Ini artinya potret implikasi pembangunan Sumber daya manusia terhadap kualitas manusia secara nyata oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo melalui program kesehatan,pendidikan dan kesejahteraan secara holistik menunjukkan telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang sangat progres dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sisa waktu yang ada berdasarkan kondisi yang ada;

1. Memberikan perhatian yang komprehensif untuk sektor pendidikan,baik dari segi jangkauan,mutu dan aksesbilitas, juga untuk pendidikan Non Formal seperti paket B dan Paket C yang bermuara pada meningkatnya produktivitas masyarakat

2.Pemerintah daerah akan terus menciptakan sumber pertumbuhan baru diluar sektor pertanian Pangan,sub sektor peternakan,perikanan dan kelautan sebagai sumber alternatif,juga mengembangkan sektor pariwisata (wisata Alam) yang memperkuat atraksi,aksesbilitas dan amenitas karena sektor ini elastisitasnya terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar atau bersifat labor intensive.

3. Terus mendorong kegiatan UMKM dan pemanfaatan tekhnologi tepat Guna serta DIGITALISASI EKONOMI untuk percepatan aksesbilitas pasar.

4. Akan mendorong pendapatan perkapita dengan mengembangkan sektor berbasis masyarakat seperti akan menggabungkan BUMDES kedalam BUMDESMA sebagai penggerak ekonomi desa serta meningkatkan perannya menjadi trader produk-produk pertanian

5. mengawali langkah panjang bagi pengembangan Pelabuhan Tilamuta untuk dampak ekonomi secara kumulatif Dan menyerapan tenaga kerja .

Langkah-langkah strategis diatas membutuhkan komitmen bersama kita semua baik Pemerintah daerah, DPRD, Masyarakat,LSM,Pemuda,Perguruan Tinggi ,Mahasiswa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Karena esensinya,diamanahkan kepada setiap orang untuk menjadi pemimpin adalah bukanlah sesuatu yang selesai (Fixed) melainkan sesuatu yang terus “Menjadi” //In the process of becoming.