GORONTALO, HARPOS ID- Anggota DPRD Provinsi Gorontalo komisi I Irwan Mamesah menilai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) belum sepenuhnya maksimal.
“Belum sepenuhnya pelayanannya berjalan sesuai harapan kita, karena memang 14 sektor atau instansi terkait belum berkantor di OPD ini,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib, Kamis (20/07/2023).
Pasalnya katanya kembali, dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait, 14 instansi yang bersinggungan dengan kebutuhan perijinan sudah harus berbaur.
“Mengapa, supaya ini tidak membuat birokrasi menjadi panjang namun semua terlayani dalam satu pintu tidak seperti sekarang yang terkesan banyak pintu, padahal maksud dari pelayanan satu pintu itu adalah semua urusan perijinan bisa selesai dan masyarakat pemohon atau pengusaha tidak kemana-mana karena sudah dilayani dengan prima,” jelasnya.
Senada ketua komisi I Aw Thalib mengatakan, kondisi ini perlu diselesaikan dengan segera mengingat potensi investasi yang cukup besar tapi bertolak belakang dengan pelayanan satu pintu yang belum bisa diwujudkan.
“Lihat saja dari pelayanan perijinannya, dari 980 yang bermohon masih ada 790 yang belum bisa memenuhi persyaratan, tentu hal ini perlu asistensi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga mempengaruhi nilai investasi di Gorontalo. Bila kita lihat akumulasinya nilai investasi sampai dengan kemarin mencapai Rp 14,47 Triliun, sementara tahun ini akan ada penambahan sebesar Rp 5,48 triliun, ini belum ditambah dari sektor pertambangan,” pungkasnya. (Agus)
