POHUWATO, HARIANPOST.ID– Dalam beberapa bulan terakhir, Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil. Menghadapi kondisi ini, sejumlah daerah bahkan terpaksa merumahkan tenaga honorer.
Namun tidak di Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Daerah dan DPRD Pohuwato terus melakukan upaya serius agar honorer tidak dirumahkan di tengah kondisi keuangan yang tidak menguntungkan tersebut.
Menghadapi persoalan ini, Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi berulang – ulang menegaskan kepada OPD agar tidak bergantung pada transfer keuangan dari pusat ke daerah. Pemerintah Daerah diminta untuk terus menggali potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal yang sama juga disampaikan Nasir kepada Kepala Desa. Dia meminta Kepala Desa untuk menggali potensi Pendapatan yang ada di Desa.
“Kita tidak boleh terus – terusn bergantung dengan transfer keuangan dari pusat. Apalagi saat ini justru transferan ini yang mengalami perubahan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran operasional oleh Daerah ke Pemerintah Desa,” kata Nasir saat mendengar curhatan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI Pohuwato, Kamis, 12 Oktober 2023, di ruang rapat DPRD Pohuwato.
Hal itu mendapat respon baik dari Kepala – Kepala Desa. Para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI ini bahkan meminta izin kepada DPRD dan Pemerintah Daerah untuk dapat memungut langsung pajak dari usaha burung walet yang ada di Desa.
Bahkan tidak hanya itu, mereka juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar menghibahkan aset – aset daerah, untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa. Menyahuti itu, Nasir menyampaikan, pihaknya masih akan melakukan kajian lebih mendalam terkait permintaan itu.
“Masih akan kita kaji lagi. Karena menghibahkan aset daerah ke desa itu tidak begitu saja di hibahkan ,ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Nah ini masih akan kita kaji lagi,” jelas Nasir Giasi
