POHUWATO, HARIANPOST.ID- DPRD Pohuwato memberikan catatan khusus kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tidak hanya itu OPD juga diminta menggali potensi PAD baru. Bahkan DPRD sendiri menyoroti belum maksimalnya PAD yang bersumber dari perhotelan, penginapan, kos – kosan dan rumah makan.
“Setiap tahun itu yang ditetapkan 100 persen, yang tercapai hanya 25 – 30 persen. Sehingganya harus ada sistem yang harus diperbaiki. Misalnya di pasar itu sudah melakukan perbaikan dengan sistem non tunai, sehingga Badan Anggaran (Banggar) akan mendorong semua PAD sudah harus bersifat non tunai,” terang Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi dalam rapat paripurna pekan kemarin.
Seperti diketahui target pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2023 sebesar 914 Milyar 57 juta 939 ribu 134 rupiah. Jumlah tersebut meningkat 4,39 persen dibandingkan target pada APBD tahun anggaran 2022.
Guna memaksimalkan target pendapatan itu kata Nasir Giasi, pemerintah daerah harus mengatur system penerimaan PAD. Bahkan bila perlu kata Nasir harus menggunakan system non tunai.
“Kita mendorong semua PAD itu sudah bersifat non tunai. Tinggal mekanismenya kita bicarakan. Apakah dengan Bank BRI, BSG, atau dengan BNI atau Mandiri yang bersedia menyiapkan chip untuk menghindari kebocoran PAD itu sendiri,” jelas Nasir
