GORONTALO, HARIANPOST.ID- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan supervisi kesiapan verifikasi politik (Verpol) di Provinsi Gorontalo, Jum’at (15/7)
Pada verpol internal itu, PKS Gorontalo dinyatakan lolos verpol dan siap memenuhi persyaratan verifikasi yang akan dilakukan KPU nanti.
“Pertama pimpinan PKS dan DPP PKS ingin memastikan bahwa menjelang verifikasi partai politik, PKS akan menjadi partai yang paling siap memenuhi persyaratan dalam verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU,” kata Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Komunikasi Publik DPP PKS, usai melakukan verpol di Omart Style Gorontalo.
Menurut Ahmad, kegiatan verpol internal adalah kegiatan awal yang diminta DPP PKS agar saat setiap wilayah mempersiapkan verpol dan siap dilakukan verpol oleh KPU nanti.
PKS sendiri kata dia sudah melakukan verifikasi internal di daerah lainnya. Hasilnya PKS akan siap dan dirinya ingin memastikan PKS di daerah Provinsi, kabupaten dan kota juga siap.
“Gorontalo hari ini kita kunjungi progresnya luar biasa dan semuanya memenuhi syarat,” ujar Ahmad.
Lanjut Ahmad, untuk PKS Gorontalo setelah dilakukan verpol selain baik persiapannya, dan target yang diberikan DPP PKS untuk PKS Gorontalo potensial untuk diraih.
“Yang jelas hal kecil tentu ada perbaikan yang perlu dilakukan tapi itu hanya hal minor verifikasi yang bisa diperbaiki,” harap Ahmad.
Sementara, Ketua DPTW PKS Gorontalo, Adnan Entengo menjelaskan, verpol yang dilakukan di internal PKS sebagai bentuk kesiapan yang matang untuk mengikuti pemilu 2024 nanti.
“Ini langkan kami PKS Gorontalo dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke ranting siap mengikuti pemilu 2024,” ucap Adnan anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Adnan berharap, tahapan dan target yang diberikan DPP PKS bisa berjalan mulus jika semua pengurus hingga kader dan simpatisan PKS bekerja sama memenangkan pemilu 2024.
“Kami PKS Gorontalo siap menjemput memenangkan tahun 2024,” tegas Adnan.
Diketahui Verpol tersebut dihadiri seluruh pengurus DPTW PKS Provinsi Gorontalo, ketua DPD PKS se Gorontalo dan Pengurus Pusat PKS, di antaranya, Wasekjen Hukum dan Advokasi, Zainudin Paru, Sekretaris Departemen Penataan dan Pengembangan Struktur BPW Sulawesi, Rudi Wahyudi, dan Ketua Biro Hukum DPP, Anggi Aribowo. (Fai).
