POHUWATO,HARIANPOST.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato resmi mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan dan meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi di Bumi Panua.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 10 Februari 2026, DPRD berencana membawa usulan penambahan kuota ke tingkat yang lebih tinggi.
Ketua Komisi II, Nirwan Due, menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi usulan penambahan kuota BBM melalui skema yang serupa dengan keberhasilan mereka menambah pangkalan LPG sebelumnya.
“Kami akan dorong ini ke atas, tapi butuh dukungan administrasi dari para pengelola SPBU agar proposal penambahan kuota ini memiliki dasar yang kuat,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Dalam pertemuan yang menghadirkan empat pengelola SPBU se-Pohuwato tersebut, terungkap sejumlah kendala lapangan yang memicu antrean panjang, di antaranya, Keterbatasan armada truk tangki Pertamina, Gangguan sistem akibat pemadaman listrik, Masalah teknisi di lapangan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Suprapto Monoarfa meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan di pompa pengisian. Ia menyoroti maraknya kendaraan dengan tangki modifikasi yang menyedot jatah kendaraan lain.
“Jangan dilepas begitu saja. Kendaraan tangki besar ini yang menghabiskan stok sehingga mobil lain tidak kebagian,” tegas Suprapto.
Di tempat sama, Rizal Pasuma, plitisi Golkar ini mengingatkan para pemilik SPBU agar tidak bermain api dengan menyalurkan BBM bersubsidi ke sektor pertambangan ilegal (illegal mining).
“BBM ini harus tepat sasaran. Jangan sampai pemilik SPBU terseret masalah hukum karena dianggap menyokong aktivitas tambang tak berizin,” pungkasnya.
