GORONTALO, HARIANPOST.ID-Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menyebut ketersedian data berupa indikator Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu diungkapkannya pada peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu (20/9/2023).
“Dalam upaya mencapai setiap tujuan SDGs, tantangan kita adalah terdapat sejumlah indikator yang belum tersedia datanya. Ketersediaan data menjadi syarat penting bagi suksesnya program pembangunan berkelanjutan,” tegas Penjagub Ismail.
Ismail menyebut salah satu data yang tidak dimiliki Provinsi Gorontalo adalah data menyangkut stunting atau tengkes. Angka tengkes Gorontalo tahun 2022 sebesar 23,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak menyebutkan secara rinci by name by address anak penderita tengkes sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan program intervensi.
“Kalau disuruh cara mana itu yang 23,8 persen, kita tidak punya datanya,” ujar Ismail.
Tantangan lainnya dalam pencapaian tujuan SDGs adalah keterbatasan fiskal daerah. Penjagub Ismail mengatakan, keterbasan fiskal daerah ini dapat diatasi di antaranya dengan mendorong partisipasi aktif pemerintah kabupaten/kota dan juga memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Oleh karena itu melalui kegiatan ini hadirkan gagasan dan terobosan untuk mengatasi kebutuhan dukungan pembiayaan SDGs. Diperlukan inovasi dan kreativitas semua pihak atas instrumen pendanaan, kolaborasi dalam investasi, dan mobilisasi dana APBN dan APBD, sektor swasta, filantropi, dan masyakat,” tandas Ismail.
