BOALEMO, HARIANPOST.ID- Warga Boalemo meminta Kejaksaan Negeri Boalemo tidak main mata dengan DPRD Boalemo atas perkara dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2020 – 2022.
Seperti diketahui, dugaan perdis anggota dewan tersebut saat ini telah dalam tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo.
“Kami mengingatkan Kejari Boalemo untuk tidak ‘main mata’ dengan DPRD agar kasus ini bisa diamankan,” tegas Sahril Tialo, Selasa 2 September 2025.
Kejaksaan Negeri Boalemo diminta segera menuntaskan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif yang telah menyita perhatian masyarakat Boalemo itu.
“Kasus ini telah menjadi atensi publik. Maka Kejaksaan Negeri Boalemo jangan coba main-main untuk tidak menuntaskan kasus ini, jika tidak akan menimbulkan gejolak di kabupaten Boalemo,” kata Sahril Tialo.
Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Nurul Anwar menyampaikan bahwa pihaknya akan menangani kasus dugaan korupsi perdis tersebut secara objektif dalam upaya melakukan penindakan hukum.
Karenanya dia meminta agar publik terus mengawal terhadap kasus dugaan korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negari Boalemo, yang kini telah masuk pada tahap penyidikan.
“Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo ini sudah nampak perbuatannya yang mengarah pada pidana, melawan hukumannya sudah ada, tinggal penguatan saja,” kata Nurul Anwar saat diwawancarai awak media, Kamis 7 Agustus 2025.
Nurul mengungkapkan bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Boalemo terus bergerak mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo tahun 2020 – 2022.
“Tim kami akan memperkuat alat bukti dengan mengunjungi TKP yang diduga terjadi nuansanya manipulatif, sehingga berindikasi tindak pindana korupsi terkait dana perjalanan dinas,” ucap Kejari Boalemo, Nurul Anwar.
Bahkan Nurul Anwar membeberkan sejumlah tempat yang sudah dikunjungi oleh tim dari Kejakaan Negeri Boalemo, guna memastikan adanya perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Boalemo.
“Kami sudah mendatangi tempat kunjungan, seperti Manado, Makassar, Bandung dan Jogja, tinggal memperkuat dokumentasi yang ada disana benar tidaknya terkait kunjungan perjalanan dinas DPRD Boalemo,” beber Nurul Anwar.
