HARIANPOST– Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting atau kurang gizi. Berbagai upaya pun telah dilakukan dalam menekan angka stunting tersebut. Hasilnya, dari tahun-ketahun jumlah stunting di Pohuwato terus mengalami penurunan.
Hasil ini terang Kepala Baperlitbang Pohuwato Irfan Saleh, telah dibuktikan lewat data hasil angka stunting kabupaten Pohuwato berjumlah 22% yang mengacu pada data penilaian status gizi (PSG) tahun 2017 yang di publis 2018.
“kemudian hal ini turun lagi melalui data riset kesehatan dasar tahun 2018 yang di publis tahun 2019 bahwa angka stunting kabupaten Pohuwato berada di angka 17.87%. Ini artinya kita Pohuwato berada di zona hijau atau terendah di provinsi Gorontalo bahkan sudah di bawah dari target Nasional,” Terang Irfan Saleh usai mengikuti Pembukaan kegiatan sharing pengalaman penanganan stunting, yang dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri. Kamis (19/11).
Sementara di tahun 2020 ini lanjut Irfan pemerintah daerah mengacu pada data pemantauan status gizi melalui aplikasi EPPGBM bahwa angka stunting Pohuwato dengan rumus TB/U berada di 7.43%, data sementara dan memiliki potensi besar angka itu bisa turun lagi.
“Bukan hanya sampai disini, target Pokja Gerbos Emas Kabupaten yang di bina langsung oleh bapak Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga ini harus zero (nol) stunting di tahun 2025 nanti,” Terangnya Lagi.
Dengan melihat data penurunan stunting tersebut, tidak heran Kabupaten Pohuwato di pilih oleh Kemendagri mewakili Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan sharing pengalaman dan pameran terkait kinerja penanganan stunting Nasional. Seperti diketahui, Kabupaten Pohuwato terpilih setelah melewati penilaian oleh tim terpadu provinsi Gorontalo pada awal oktober 2020 lalu. Dimana Kabupaten Pohuwato masuk 10 kabupaten wilayah timur yang dipilih oleh Kemendagri dalam kegiatan tersebut.
“Tentu seluruh keberhasilan ini adalah wujud nyata kebersamaan seluruh pihak mulai dari pemerintah desa, para kader kesehatan, juga KB, para pendamping PKH, pendamping desa, para guru paud, puskesmas dan jajaran, camat, seluruh OPD kabupaten, instansi vertikal serta lembaga DPRD yang selalu mendukung berbagai inovasi pemerintah daerah, sehingga bisa berhasil dan berkiprah di tingkat Nasional,” Tandasnya. (D.01)
