JAKARTA – Harianpost.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, kembali menerima penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Penghargaan WTP yang diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak 2012. Ini merupakan bukti bahwa ASN di lingkungan pemprov memiliki komitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Diketahui, penghargaan tersebut diserahkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis (22/9/22).
Pejabat Gubernur, Hamka Hendra Noer, menyampaikan terima kasih kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Gorontalo atas capaian menggembirakan ini.
“Ini penghargaan sungguh sangat luar biasa di dua tahun terakhir terlebih di masa pandemi covid-19. pemprov tetap menjaga tata kelola keuangan dengan baik. Tentunya penghargaan ini berkat kepemimpinan pak Rusli Habibie dan Idris Rahim,” ucap Hamka.
Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora RI itu berharap penghargaan yang didapat semakin meningkatkan semangat jajaran ASN dilingkup Pemprov Gorontalo.
Serta komitmen untuk terus menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya
“Penghargaan ini Akan memacu kita untuk bekerja lebih akuntabel, bekerja lebih giat dan menjaga performance. Mudah mudahan tahun depan kita bisa kembali lagi untuk menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan,” harap Hamka.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kementrian dan lembaga serta seluruh daerah di Indonesia atas pencapaian dalam meraih opini WTP yang ke 5, 10 dan 15 tahun berturut-turut.
“Ini adalah pencapaian yang luar biasa kalau kita lihat perjalanan Republik Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Tentu kita berharap tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK yang WTP, namun yang sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul betul bermanfaat dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.
Selain diberikan kepada daerah yang berhasil meraih WTP tahun 2021, penghargaan juga diserahkan kepada daerah yang sukses meraih WTP 15 kali berturut-turut, 10 kali dan lima kali berturut-turut.(Rilis)
