BOALEMO, HARIANPOST.ID- Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Boalemo (AMMPB) bakal kembali melakukan unjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo, Kamis, 2 Oktober 2025.
Aksi unjukrasa yang ketiga kalinya itu untuk mendesak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Boalemo periode 2019-2024 atas dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo Tahun 2020-2022.
Kasus yang mencuat sejak awal tahun ini dianggap hanya menyasar bagian sekretariat DPRD Boalemo, karena hingga kini belum ada satu pun anggota DPRD Boalemo periode 2019-2024 yang dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Boalemo.
Terkait hal itu, Koordinator AMMPB, Sahril Tialo, menegaskan bahwa kasus tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Menurut dia, publik sudah jenuh dengan pola penegakan hukum yang tajam ke bawahan tetapi tumpul ke pejabat politik.
“Jangan hanya pihak sekretariat DPRD yang diperiksa. Anggota dewan periode 2019–2024 yang menikmati dana perdis fiktif wajib dipanggil,” tutur Sahril Tialo.
AMMPB menilai lambannya proses penanganan akan menimbulkan preseden buruk. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi kejaksaan jika kasus tersebut terus dibiarkan tanpa perkembangan signifikan.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum, karena tidak bisa menyentuh orang yang miliki jabatan,” kata Sahril Tialo.
