POHUWATO, HARIANPOST.ID- Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah pusat turut memicu peningkatan inflasi. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang sulit memperoleh kebutuhan bahan pokok karena harga berangsur-angsur naik.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DPRD Pohuwato dan Pemerintah Daerah ungkap Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan Rp 2.5 Miliar, bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada masyarakat Pohuwato.
Usulan itu juga sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Pohuwato, sebagai bentuk protes penolakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat tersebut.
“Kami meminta Pemerintah pusat menganggarkan Rp. 2.5 Miliar BLT BBM untuk masyarakat. Agar masyarakat tidak merasakan dampak penyesuaian harga BBM yang dilakukan Pemerintah pusat,” kata Nasir Giasi.
Hal itu disampaikan Nasir Giasi saat menyambut Himpunan Mahasiswa Islam ( HmI) yang melakukan protes kebijakan penyesuaian harga BBM, beberapa waktu lalu, di DPRD Pohuwato.
Terkait kebijakan ini kata Nasir, DPRD Pohuwato tidak memiliki kapasitas untuk menolak ataupun menerima kebijakan tersebut. Sebab kebijakan ini adalah kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat beserta DPR RI.
Namun meskipun demikian, ia berjanji akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang masuk ke DPRD Pohuwato itu, kepada Pemerintah pusat dan DPR RI.
