POHUWATO,HARIANPOST.ID- Komisi Satu dan tiga DPRD Pohuwato menggelar Rapat gabungan terkait evaluasi pekerjaan fisik triwulan III, Rabu, 24 September 2025, di Ruang rapat DPRD Pohuwato.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri didampingi Ketua Komisi III Nasir Giasi serta dihadiri anggota Komisi satu dan tiga, Abdul Hamid Sukoli, Mohamad Afif, Idris Kadji, Wawan K. Wakiden, Akbar Baderan dan Darwin Situngkir.
Dalam rapat tersebut, DPRD Pohuwato menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas DP3AP2KB, Kepala Bagian Pembangunan Setda Pohuwato dan Kepala ULP.
“Kita DPRD mengevaluasi sebagaimana tugas dari Komisi III yang membidangi pembangunan, kita mengevaluasi pekerjaan fisik,baik yang bersumber dari DAK, DAU, terhadap beberapa program fisik di Pohuwato,”tutur Ketua Komisi III Nasir Giasi
Rapat ini berlangsung alot. OPD yang diundang pun diminta memaparkan progres pekerjaan fisik dan realisasi keuangan atas program infrastruktur yang dilaksanakan di masing – masing OPD.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur yang ada, menuai kritik dari DPRD, lantaran progres pekerjaan yang dinilai lambat. Padahal waktu pekerjaan sudah memasuki batas akhir yang tertuang dalam kontrak.
“Berdasarkan pendekatan kurva-s, hasil evaluasi kami melihat bahwa rata – rata pekerjaan fisik ini belum memuaskan, masih di angka 20 – 30 persen, dan ada juga yang sudah di atas 50 persen,”urai Nasir
Sementara jika dilihat dari realisasi keuangan menurutnya sebanding dengan realisasi fisik. Pencairan keuangan atas program fisik tersebut rata – rata masih dikisaran 30 persen.
Tidak hanya itu, DPRD juga mempertanyakan beberapa pembangunan infrastruktur yang perencanaannya dinilai tidak matang. Diantaranya terkait pembangunan pusat layanan kesehatan Pos Pelayanan Terpadu (Pustu) yang dibangun di kawasan Terminal Marisa, serta Pustu yang dibangun di kawasan rawan banjir, Popayato Barat.
DPRD kata Nasir perlu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur ini, agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Karenanya DPRD tidak lupa mewanti pihak ketiga proyek pekerjaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah supaya memperhatikan kualitas pekerjaannya.
“Kami berharap kepada pihak ketiga yang diberikan tanggungjawab dan telah menandatangani SPK, menyatakan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu,”harap Nasir
Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi DPRD bersama OPD terkait akan menjadwalkan turun langsung memantau progres serta melihat kualitas pekerjaan fisik yang saat ini tengah berlangsung.
“Kami akan mengevaluasi di lapangan. Khawatirnya keterlambatan- keterlambatan ini akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang ditangani oleh beberapa OPD,”tandasnya
