BOALEMO, HARIANPOST.ID- Dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas (Perdis) DPRD Boalemo tahun 2020 hingga 2022 tengah jadi sorotan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo telah mulai bergerak mengumpulkan sejumlah dokumen penting.
Langkah-langkah itu mengindikasikan bahwa lembaga penegak hukum tersebut tengah membuka lembaran awal penyelidikan atas aliran dana yang diduga bermasalah.
Kendati prosesnya masih dalam tahap awal, penyelidikan ini telah menarik perhatian publik. Sebagian masyarakat menilai bahwa keberanian Kejari Boalemo akan diuji dalam kasus ini, sebab yang disasar adalah institusi legislatif bukan sembarang tempat, melainkan pusat kekuasaan politik daerah yang selama ini dinilai tak tersentuh.
Aktivis muda Boalemo, Nanang Syawal, termasuk di antara suara kritis yang terus mendorong transparansi dan keberanian lembaga hukum.
Dalam wawancara bersama media ini, Kamis (24/7/2025), Nanang menyampaikan apresiasinya atas langkah awal Kejari, namun sekaligus menantang institusi itu untuk tidak berhenti di tengah jalan.
“Kami sangat menanti keberanian Kejaksaan Boalemo mengungkap kasus-kasus korupsi, terlebih yang terjadi di lingkungan kekuasaan. Jangan sampai penyelidikan ini hanya menjadi panggung pencitraan semata, lalu berakhir tanpa kepastian hukum,” tegas Nanang.
Menurutnya, rakyat Boalemo sudah terlalu sering disuguhi drama penegakan hukum yang berakhir antiklimaks.
“Kalau benar ada penyimpangan dalam Perdis DPRD, itu harus dibongkar. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika Kejari Boalemo serius, inilah saatnya menunjukkan bahwa hukum masih punya taring,” lanjut Nanang.
Dia juga meminta agar Kejaksaan bersikap independen, tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan. Menurutnya, penyelidikan kasus ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka kepada publik.
“Setiap rupiah yang dikorupsi itu uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu siapa yang bermain, siapa yang menikmati, dan siapa yang selama ini membungkam kebenaran. Kami akan terus mengawal proses ini,” tandasnya.
Sementara itu, media ini masih menunggu konfirmasi dari Pimpinan DPRD Boalemo atas dugaan kasus korupsi perjalanan dinas di lembaga legislatif tersebut.
Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo bukan persoalan sepele. Di banyak daerah, praktik ini sering menjadi pintu masuk bagi pemborosan anggaran dan kolusi yang melibatkan oknum legislator. Jika dibiarkan, dampaknya sangat besar, bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
