POHUWATO, HARIANPOST.ID- Pelayanan kesehatan yang maksimal menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS). Karena menjadi program prioritas, maka pelayanan kesehatan di puskesmas atau pun rumah sakit harus dijalankan dengan baik.
Sejalan dengan hal tersebut, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua Pohuwato pun diminta tidak pilah – pilih pasien yang akan dilayani. Begitu juga saat pasien datang ke rumah sakit, pelayanan kesehatanlah yang harus diutamakan daripada proses administrasinya.
DPRD Pohuwato kata Wakil Ketua Idris Kadji tidak ingin mendengar ada keluhan dari masyarakat yang ingin berobat, namun pihak rumah sakit hanya mendahulukan administrasi dari pasien yang datang berobat tersebut.
“Dahulukan dulu pelayanannya, baru setelah itu setelah masyarakat atau pasiennya dilayani tanyakan administrasinya, jaminan kesehatan seperti apa yang dimiliki oleh pasien itu,” kata Idris Kadji
“Jangan, belum apa – apa sudah ditanyakan terlebih dahulu, mana BPJSnya ? ini pakai BPJS atau umum ? Jangan seperti itu. Layani dulu,” tegas Idris Kadji mengingatkan Direksi RSUD Bumi Panua Pohuwato.
Hal itu disampaikan Idris Kadji saat melakukan kunjungan reses ke RSUD Bumi Panua Pohuwato, Rabu, 5 Juli 2023. Dalam kunjungan itu juga dihadiri Anggota DPRD Beni Nento, Ariono Dukalang, Febriyanto Mardain dan Suryaharto Polumulo.
Dalam kunjungan reses yang diterima langsung oleh Direktur RSUD Bumi Panua Pohuwato dr Yenny Ahmad, DPRD mempertanyakan beberapa hal. Mulai dari kerjasama RSUD Bumi Panua dengan Pemerintah Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, ketersediaan tenaga kesehatan serta prosedur pelayanan di RSUD Bumi Panua.
Kepada DPRD, dr Yenny mAhmad menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menekan MoU yang menandai kerjasama antara RSUD Bumi Panua dengan pemerintah Kabupaten Parimo. Selanjutanya terkait tenaga kesehatan kata Yenny, RSUD Bumi Panua sedang kekurangan tenaga kesehatan lantaran tenaga kesehatan sebelumnya telah tercover dalam PPPK dan di pindah tugaskan ke tempat lain.
Mendengar penyampaian itu, DPRD meminta RSUD Bumi Panua dan Pemerintah Daerah segera mengkonsultasikan kekurangan tenaga kesehatan ini kepada Pemerintah pusat. Seperti diketahui bahwa Pemerintah pusat akan segera menghapuskan tenaga non ASN.
“Itu harus segera disampaikan kepada Pemerintah pusat. Kalau perlu, kami DPRD juga turut sama-sama mengkonsultasikan hal ini,” ungkap Idris Kadji.
Di akhir kunjungan reses itu, DPRD berharap pelayanan kesehatan di RSUD Bumi Panua benar-benar dimaksimalkan, Apalagi diketahui RSUD Bumi Panua akan menjalani proses akreditasi.
Tidak kalah pentingnya, Idris Kadji juga mengingatkan Direktur RSUD Bumi Panua untuk responsif, mengangkat panggilan telephone.
“Kalau kita DPRD Telephone ibu malam – malam itu bukan untuk mengganggu ibu Direktur. Tapi ada yang jauh lebih penting yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit yang kami sampaikan. Jadi tolong ibu Direktur angkat telephone kalau kami menelpon,” pinta Idris Kadji
