HARIANPOST (POHUWATO)- DPRD Pohuwato kembali dibuat geram. Bagaimana tidak, pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Senin (17/1) kemarin terkait program pembangunan jamban yang diduga bermasalah, eks Kepala Dinas Perkim Anwar Sadat di hadapan DPRD membantah bahwa program pembangunan jamban menurut dia tidak bermasalah.
Menurut Anwar persoalan penolakan septic yang ada di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, telah diselesaikan bersama anggota Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) dan Kepala Desa, pada tahun 2021 lalu.
“Tidak ada lagi masalah waktu itu. Dan memang di follow up kembali di media, seolah – olah masalah ini tetap ada,” kata Anwar
Mendengar penyampaian itu, Wakil Ketua DPRD Pohuwato Idris Kadji yang memimpin RDP tersebut menguraikan persoalan yang ditemui DPRD di lapangan. Idris menegaskan bahwa sebelum melakukan RDP, DPRD Pohuwato terlebih dahulu menemui KSM penerima program jamban guna mengetahui penyebab pasti persoalan yang ada.
Hasilnya ungkap Idris, DPRD melihat langsung septic yang dibagikan kepada anggota KSM bukanlah septic pabrikasi melainkan modifikasi. Harganya pun kata Idris terlalu mahal untuk sebuah septic modifikasi berbahan dasar tong air.
“Mengenai tong (septic) yang harganya Rp. 2.900.000, kami sudah cek di Kota Gorontalo itu hanya Rp. 1.076.000. Pabrikan ini. Apalagi yang dibuat oleh Dinas Perkim itu hanya modifikasi, tong air dimodifikasi sehingga menjadi septic,”kata Idris mengungkap temuan DPRD Pohuwato.
Tak sampai di situ, Idris Kadji juga membacakan surat pernyataan KSM Desa Maleo, Kecamatan Paguat yang diserahkan kepada DPRD Pohuwato. Dalam surat itu KSM Maleo mengungkap sejumlah kejanggalan pada program jamban. Pertama, KSM tidak dilibatkan pada pembelajaan bahan di toko dan pembelajaan pabrikasi septic.
“Kami sebagai KSM tidak dilibatkan. Kami hanya diperintahkan oleh saudara Melki Masie, pegawai Dinas Perkim Pohuwato. Kami diperintakan untuk menyetor sejumlah uang sesuai item tersebut, ke rekening yang kami tak ketahui milik siapa. Kedua, terdapat potongan 3 % setiap pencairan yang kami tak ketahui peruntukannya. Ketiga, terdapat biaya pembuatan RAB yang dibebankan kepada KSM Sejumlah Rp. 2.500.000 yang pada waktu sosialisasi proyek ini tidak disampaikan kepada kami.Empat, setiap penerima manfaat sebanyak 51 penerima manfaat, diwajibkan menyetor dana Rp 160.000 sebagai biaya sawadaya. Lima, cap KSM sampai sekarang ada di Dinas Perkim. Enam, pihak Perkim telah memalsukan tanda tangan ketua KSM,” unkap Idris membacakan surat pernyataan KSM Maleo yang diserahkan kepada DPRD
Menanggapi surat pernyataan itu, Anwar Sadat menyampaikan bahwa sejumlah persoalan ini telah disampaikan kepadanya lewat panggilan telephone oleh Kepala Desa Maleo, pada Oktober 2021 lalu.
Anwar mengatakan dirinya telah mempertemukan stafnya yang dimaksud dalam surat pernyataan KSM Maleo.
“Saya sudah pertemukan. Menyangkut memalsukan tanda tangan mereka itu, tidak. Yang merencanakan RABnya itu adalah ketua KSM, ada bukti foto. Ini tuntutan ini saya minta waktu itu. Mana tuntutan itu ? saya akan rapat denga staf saya. Tuntutan ini Pak, tidak pernah dikasih ke Dinas Perkim, di bawa pulang. Dan sampai sekarang tuntutan ini tidak pernah ada. Kalau keberatan dengan dana tadi, itu saya sudah suruh kembalikan dan idana itu sudah diterima, karena itu tuntutan mereka,” tegas Anwar membantah
“Ini persoalan tidak ada lagi masalah. Cuma, ketika ayah (Maleo) ke Jakarta, dia menelpon saya, pakai orang lagi, katanya ada persoalan lagi. Saya sudah ketemu orang itu, saya sudah jelaskan, dia mundur setelah saya jelaskan. Setelah itu pakai orang lain lagi untuk menekan- menekan, dan persoalan ini terus- menerus. Makannya saya sudah tidak hiraukan lagi persoalan yang ada di Maleo,” terang Anwar, menerangkan permasalahn yang ada.
Sementara itu Kepala Desa Maleo, Ram Botutihe mengatakan bahwa permasalahan ini harus masuk ke ranah hukum. Karena menurut dia masalah tersebut sangat merugikan masyarakat. Ia pun mengingatkan Dinas Perkim untuk tidak mengambil untung pada program yang ada.
“Kalau mahu cari keuntungan, sama – sama Bos. Jangan situ yang cari untung, kita Kepala Desa yang jadi tumbal,” ucap Kepala Desa Maleo, Ram Botutihe. (Jid)
