POHUWATO, HARIANPOST.ID – DPRD Pohuwato menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawan (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun 2023. Senin, 6 Mei 2024, di Aula Paripurna DPRD Pohuwato.
Rapat paripurna LKPJ Tahun 2023 tersebut dipimpin Ketua DPRD Nasir Giasi didampingi Wakil Ketua DPRD Idris Kadji dan Nirwan Due serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Anggota DPRD Pohuwato, Sekretaris Daerah dan Pimpinan – pimpinan OPD.
LKPJ Tahun 2023 ini kata Nasir adalah LKPJ terakhir bagi Pemerintahan Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa. Setelah melakukan pembahasan terhadap LKPJ tersebut, DPRD pun memberikan rekomendasi yang disampaikan lewat rapat paripurna.
Menariknya, selain memberikan rekomendasi, DPRD Pohuwato juga memberikan penilain baik terhadap LKPJ 2023 ini. Nilainya kata Nasir, A plus.
“Kita DPRD memberikan nilai A plus terhadap LKPJ 2023. Dan penilaian ini berbasis data yang ada, bahwa semuanya itu ada peningkatan. Sehingga kita berikan nilai A Plus,” kata Nasir saat diwawancarai awak media usai rapat Paripurna.
Meskipun demikian, DPRD juga memberikan penekanan lewat rekomendasi – rekomendasi. Poin yang paling ditekankan DPRD adalah peningkatan Pendapaan Asli Daerah (PAD), yang menurut Nasir harus lebih diefektifkan lagi.
Bahkan lewat rekomendasinya, DPRD mendorong pembentukkan OPD baru khusus untuk mengelola PAD Pohuwato ke depan.
“Kita mendorong pembentukan dinas Pendapatan Daerah. Dia sudah harus berdiri sendiri. Karena target PAD kita dengan hadirnya investor – investor besar ini, target PAD kita juga semakin besar, tapi memang belum dilakukan secara maksimal,” urai Nasir menerangkan alasan perlunya pembentukan OPD Dinas Pendapatan Daerah
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan PAD Sarang Burung Walet. DPRD Melihat setiap tahun usaha sarang walet di Pohuwato terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan kepada DPRD, tahun 2023 Pohuwato memiliki 1035 bangunan sarang burung walet.
“Tapi sumber PAD dari sarang burung walet ini belum maksimal. Jangankan pada kontribusi hasil 2,5 persen, dari data 1035 ini, baru 11 sarang walet yang membayar izin mendirikan bangunan,” terang Nasir
Terhadap rekmendasi yang disampaikan DPRD Pohuwato, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menggelar rapat bersama OPD.
“Terkait PAD sarang walet yang sedikit masuk ke kas daerah ini, kita akan optimalkan lewat Kecamatan. Jadi camat punya peran aktif terhadap peningkatan PAD sarang walet tersebut,” terang Saipul Mbuinga
