POHUWATO,HARIANPOST.ID- Dari tahun 2023 sampai saat ini, tahun 2025, proses pembayaran lahan milik penambang oleh perusahaan tambang Pani Gold Project, belum juga tuntas. Sudah tiga kali berganti Gubernur, dari Pejabat Gubernur Hamka Hendra Noer, Pejabat Gubernur Ismail Pakaya dan Gubernur definitf, Gunar Ismail, proses pembayaran pun belum selesai dilakukan.
Hal ini membuat pemilik lahan tambang jenuh. Mereka pun meminta DPRD Pohuwato untuk serius menyikapi aspirasi pemilik lahan tambang,menuntut pembayaran lahan tambang oleh Pani Gold Project.
Terkait aspirasi itu, anggota DPRD Pohuwato Abdul Hamid Sukoli mengatakan, DPRD Pohuwato benar – benar serius dalam mengawal aspirasi penambang Pohuwato. Bahkan, dalam mengawal aspirasi itu, DPRD Pohuwato saat ini sedang diframing seolah – olah yang menciptakan polemik saat ini adalah DPRD Pohuwato.
“Seolah – olah yang merancang polemik saat ini, adalah kami DPRD Pohuwato. Padahal kami hanya ingin agar bagaimana hak penambang itu dibayarkan,”ungkap Ayah Yopin, sapaan akrab Abdul hamid Sukoli dalam RDP bersama penambang, Selasa, 21 Oktober 2025, di DPRD Pohuwato.
Menurutnya, ada upaya untuk memecah – belah, sehingga masyarakat tidak lagi solid. Karenanya dalam rapat itu dirinya meminta masyarakat agar tetap solid dalam menyikapi polemic pertambangan Pohuwato.
“Untuk menyikapi ini kita harus solid, tidak dalam arti berperang secara fisik, tetapi kita beradu gagasan, beradu pikiran, dalam rangka menghadirkan rumusan solusi bersama,” pesan Ayah Yopin.
