GORONTALO,HARIANPOST.ID- Aksi demonstrasi Mahasiswa di berbagai daerah yang ramai dalam beberapa waktu belakangan tidak datang dari ruang hampa. Aksi tersebut merupakan reaksi atas problematika publik yang kecewa dengan sikap pemerintahan dan wakil rakyat yang dinilai kurang empati terhadap kondisi sulit yang dirasakan masyarakat Indonesia.
Salah satu yang sangat menyita perhatian dan memunculkan reaksi publik adalah terkait persetujuan menaikan tunjangan DPR. Pendapatan Wakil rakyat yang bertambah di tengah kondisi sulit masyarakat Indonesia itu pun memicu reaksi publik. Dalam aksi yang dilakukan Mahasiswa di berbagai daerah, salah satu tuntutan yang kerap disuarakan adalah meminta DPR dibubarkan.
Namun usulan pembubaran DPR itu mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah pihak. Direktur Kelana Nusantara Achmad Apandi berpendapat bahwa usulan pembubaran DPR itu sah – sah saja. Meskipun menurutnya pembubaran DPR bukanlah solusi terbaik atas problematika yang terjadi hari ini.
“Dalam negara penganut Demokrasi, siapa saja bisa menyampaikan pendapatnya, termasuk soal usulan membubarkan DPR. Tapi ini bukan solusi terbaik dan akan sulit untuk dilakukan di Negara yang menerapkan konsep trias politika,”kata Pandi, Kamis, 4 September 2025, di Gorontalo.
Bukan membubarkan DPR, dirinya justru mengusulkan agar gaji DPR disetarakan dengan Upah Minimum Regional (UMR), dari daerah pemilihan (Dapil) masing- masing. Menurutnya solusi ini akan menghilangkan hasrat Wakil rakyat yang termotivasi untuk menjabat, hanya karena dorongan uang (money oriented) serta tunjangan – tunjangan, sehingga lupa atas tugas dan tanggungjawabnya kepada rakyat.
“Jika gaji mereka disetarakan dengan UMR daerah yang mereka wakili, pastinya akan ada banyak penggunaan uang negara yang efisien untuk kepentingan masyarakat daripada hanya untuk membayar gaji DPR. Dengan begitu, hasrat untuk menjabat karena dorongan uang itu akan runtuh dengan sendirinya. Sehingga saya lebih sepakat kalau gaji DPR di UMR-kan saja,”usulnya
