GORONTALO, HARIAN POST- Tujuh Fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD ke-125 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda Tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, Senin (11/9/2023) di ruang rapat DPRD.
Dalam pandangan umumnya, secara menyeluruh Fraksi menyetujui Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 dengan tetap memberikan beberapa catatan dan masukan. Beberapa Fraksi berharap Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, untuk terus mengawal pembiayaan anggaran Pemilukada serentak 2024.
“APBD Pemprov Gorontalo mungkin sudah jelas anggaran pemilu serentak tahun depan. Tapi kabupaten/kota juga tolong bantu di kawal pak gubernur. Karena ada yang belum mengaanggarkan di tahun ini 40 persen maupun di tahun depan 60 persen,” ujar juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Yuriko Kamaru.
Hal dominan lainnya yang diharapkan seluruh fraksi, APBD tahun 2024 untuk tetap fokus pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Gorontalo. Juga terkait kejelasan status honorer baik PTT maupun GTT yang tidak masuk dalam data base Kemenpan-RB tahun 2024.
Secara rinci tanggapan Fraksi tersebut akan dibalas secara tertulis oleh Penjagub Ismail. Namun ada beberapa hal inti yang langsung ditanggapi oleh Staf Ahli Kementrian Ketenagakerjaan RI ini. Terkait kejelasan status guru atau PTT yang tidak masuk dalam database, pihaknya akan melakukan penataan. Beberapa opsi telah dipikirkan untuk menentukan nasib PTT maupun GTT.
“Terhadap mereka-mereka ini ada satu yang sudah saya lakukan dan sudah saya tugaskan kepala Biro Pengadaan untuk menghubungi LKPD, apakah bisa GTT itu dimasukkan ke dalam tenaga outsourcing. Karena selama ini tenaga outsourcing itu di Gorontalo hanya ada sopir, sekuriti, cleaning service. Atau yang tidak masuk database kita ahlikan jadi tenaga ahli. Intinya kita sedang mengkaji,” ungkap Penjagub.
Adapun ringkasan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2024 yaitu terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,839 Triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,875 Triliun. Selanjutnya ada pembiayaan daerah untuk menutupi defisit pendapatan daerah setelah dikurangi belanja daerah sebesar Rp35,125 Miliar, terdiri atas SILPA dan pembayaran cicilan pokok hutang pinjaman PEN 2021. Terkahir ada pembiayaan Netto yang juga sebesar RpRp35,125 Miliar. ( Agus)
