BOALEMO, HARIANPOST.ID- Terkait perkara hukum dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020 – 2022, pemuda Boalemo Sahril Tialo ingatkan Kejaksaan Negeri Boalemo untuk serius menuntaskan perkara tersebut.
Ketidakjelasan pengungkapan kasus itu kata dia, dapat memicu kemarahan masyarakat Boalemo. Apalagi melihat situasi saat ini, gelombang kerusuhan dan kerusakan fasilitas publik yang terjadi di sejumlah kota besar mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap persoalan hukum dan kebijakan yang dianggap tidak adil.
“Situasi ini dikhawatirkan tidak hanya berhenti di kota besar, tetapi bisa menjalar ke daerah-daerah, termasuk Boalemo, jika akar masalah diabaikan,”ujar Sahril, Ahad, 31 Agustus 2025.
Sahril Tialo mengingatkan aparat penegak hukum agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai peringatan serius. Ia menegaskan, ketidakjelasan penanganan kasus hukum di daerah, khususnya dugaan korupsi Peraturan Daerah (Perdis) dapat menjadi pemicu meledaknya amarah masyarakat di tingkat lokal.
Apa yang terjadi di kota-kota besar adalah bukti bahwa amarah rakyat tidak bisa terus ditekan. Jika Kejari tetap lamban menuntaskan dugaan korupsi Perdis, jangan salahkan rakyat bila gejolak serupa juga terjadi di Boalemo,” tegas Sahril.
Kejaksaan Negeri Boalemo ditegaskannya, harus segera mengambil langkah tegas dan nyata bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi mencegah ketidakstabilan sosial di daerah.
“Ini bukan lagi soal kasus hukum biasa, melainkan soal kepercayaan publik. Jika Kejari terus berdiam diri, masyarakat bisa merasa dikhianati. Dan bila itu terjadi, risikonya adalah ledakan kemarahan yang sulit dikendalikan,” tegasnya
Aparat penegak hukum menurutnya memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghadirkan keadilan.
“Ketidakpastian hukum yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan, sekaligus membuka celah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat,”terangnya.
