GORUT, HARIANPOST.ID- Adanya regulasi yang tidak relevan terhadap otonomi daerah, disektor Kelautan dan Perikanan (DKP), membuat suatu daerah sulit dalam mengambil suatu kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.
Tak heran jika selama ini, adanya permasalahan disektor Kelautan dan Perikanan, yang menjadi keluhan dari para pengusaha maupun nelayan tak kunjung mendapatkan penyelesaian masalah.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati Thariq Modanggu, meminta Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Gorontalo Utara, akan melakukan langkah-langkah kongkrit terkait kebijakan daerah terhadap permasalahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
“Saya minta pak kadis untuk menyurat ke provinsi terkait pembuatan peraturan bupati dalam hal menyelesaikan permasalah di bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga kita memiliki dasar hukum dalam mengambil suatu keputusan,” kata Thariq Modanggu saat menghadiri COffe Morning membahas isu-isu terkait pengelolaan perikanan tangkap, di Taman Rakyat Gorontalo Utara, Jum’at September 2023.
Lanjut Thariq, adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, terkadang tidak sesuai dengan kondisi di setiap daerah.
“Setiap daerah itu pasti berbeda, sementara semua regulasi dikeluarkan itu sama. Ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan, harusnya kebijakan itu dilihat dari wilayah daerah itu masing-masing,” tutur Thariq Modanggu.
“Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini dapat menghasilkan poin-poinnya penting yang nantinya akan ditindaklanjuti ke provinsi, karena hari ini juga hadir dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Gorontalo,” harap Thariq Modanggu. (Adv)
