HARIANPOST (POHUWATO)- Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berpacu melakukan pembangunan Bandara Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan.
Kabar baiknya, saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato tengah melakukan pengukuran area lokasi bandara, menyusul telah diserahkannya surat keputusan (SK) penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan bandar udara baru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS kepada pemerintah daerah melalui Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga pada Selasa, 16 November 2021 lalu.
Bupati Saipul Mbuinga mengatakan, penantian panjang masyarakat Pohuwato untuk segera memiliki bandara akhirnya akan segera bisa terjawab setelah dilakukannya penyerahan SK dari Kementerian LHK yang pada saat ini ditindaklanjuti dengan proses pengukuran bandara.
”Alhamdulillah, pengukuran ini adalah dasar pemda untuk kepemilikan dari lokasi bandara. Dengan pengukuran ini juga tentu untuk proses lanjutan pembangunan bandara pohuwato karena untuk anggaran tahun 2022 yang sumber dananya dari surat berharga syariah negara (SBSN) sudah dalam proses lelang,”terang Bupati
”Olehnya mari kita dukung bersama serta berdoa semoga penantian panjang ini bisa terjawab dan bandara yang diimpikan akan segera terwujud,”harap Bupati Saipul Mbuinga
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato Yunus Mohamad, menjelaskan bahwa pihak BPN melakukan pengukuran lahan bandara sebagai tindak lanjut dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1018/Menlhk/Set-Jen/PLA.2/11/2021 tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas lahan 40,76 Ha untuk penerbitan sertifikat.
”Setelah pengukuran ini insya Allah sertifikatnya rencana akan diserahkan kepada pak bupati pada 9 Deseember 2021 mendatang. Selanjutnya sertifikat akan diserahkan ke kementerian perhubungan yang sudah diawali dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Bupati Saipul Mbuinga bersama Sesditjen Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono, Senin lalu,” jelas Yunus Mohammad (jid)
