BOALEMO, HARIANPOST.ID- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti pengelolaan anggaran media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan, sejumlah anggota dewan menilai alokasi dana untuk Pers harus jelas, merata, dan tidak menimbulkan kecemburuan.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, menegaskan APBD Perubahan seyogianya digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk bagi insan pers yang berperan memberikan informasi publik.
“APBD ini untuk kesejahteraan rakyat Boalemo. Teman-teman pers juga harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik untuk daerah ini. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” ujar Eka Putra, Kamis, 18 September 2025.
Ia juga menegaskan agar alokasi anggaran media yang melekat di DPRD tidak dialihkan lagi ke Dinas Kominfo.
“Kalau saya, biasa dengan teman-teman wartawan di warkop. Saya tidak pernah intervensi mereka. Tapi kami ingin ada kesamaan pandangan, bahwa wartawan di daerah ini jangan hanya jadi penonton di daerah sendiri,” katanya.
Senada dengan Eka, Ketua Fraksi Demokrat Hardi Syam Mopangga menegaskan pentingnya pemerataan bagi seluruh media di Boalemo.
“Kalau ada 31 media, maka semua harus terakomodasi. Jangan sampai 30 media dapat, lalu ada satu media yang tidak. Itu tidak adil,” ujarnya.
Dalam rapat itu, seluruh anggota Banggar sepakat agar pembagian anggaran media dilakukan secara merata untuk seluruh insan pers di Boalemo.
