BONEBOL, HARAINPOST.ID- Perkembangan teknologi digital yang melesat cepat memaksa pemerintah daerah untuk segera berbenah. Digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak demi mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat menjadi narasumber dalam agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo, sekaligus Workshop Penyusunan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Fox Hotel, Kota Gorontalo, Senin (13/7/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, Ismet Mile menilai pertemuan ini sangat strategis. Menurutnya, momen ini menjadi ruang bagi seluruh pemda di Gorontalo untuk menyatukan visi demi mempercepat kesejahteraan masyarakat lewat teknologi.
”Dunia bergerak sangat cepat dan teknologi telah mengubah banyak lini kehidupan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi lewat digitalisasi, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah,” ujar Ismet Mile.
Ismet menjelaskan, penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama untuk menggenjot percepatan pembangunan. Karena itu, pembenahan kelembagaan dan administrasi terus dipacu agar keuangan daerah makin tertata dan transparan.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Bank Indonesia (BI) yang konsisten mendorong implementasi ETPD di daerah. Sinergi ini dinilai krusial untuk melahirkan sistem transaksi keuangan yang modern, aman, dan akuntabel.
”Yang paling penting adalah bagaimana inovasi dan sistem yang kita bangun ini berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi harus mempermudah rakyat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Bone Bolango ini mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo untuk tidak sungkan saling berbagi praktik terbaik terkait pengelolaan keuangan. Kolaborasi antardaerah diyakini bakal mempercepat proses transformasi digital.
Ia menekankan, digitalisasi transaksi memiliki fungsi strategis dalam memperkuat pengawasan, mendongkrak efisiensi, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
”Kalau sistemnya tertata dan transparan, pelayanan ke masyarakat otomatis lebih mudah. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan kita makin bersih dan terhindar dari praktik yang merugikan daerah,” tegas Ismet.
