Nasional

BGN Beri Sanksi 9 SPPG yang Sajikan Kelapa Utuh Sebagai Menu MBG

×

BGN Beri Sanksi 9 SPPG yang Sajikan Kelapa Utuh Sebagai Menu MBG

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi
Ilustrasi

HARIANPOST.ID- Buntut berikan kelapa utuh sebagai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diberhentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelum diberikan sanksi, pengelola SPPG tersebut sudah menyampaikan alasan menyajikan kelapa utuh sebagai menu MBG. Alasannya, kelapa utuh itu adalah permintaan penerima manfaat. Namun menurut BGN alasan itu tidak dapat diterima.

Setiap SPPG kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, wajib mengikuti standar menu dan pedoman operasional yang telah ditetapkan dalam program MBG.

“Seluruh SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi,” ucapnya, dikutip dari laman Badan Gizi Nasional, Senin, 16 Maret 2026.

Selain itu, BGN juga memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat diberikan tindakan disipliner Surat Peringatan Pertama (SP1).

“Saya juga perintahkan Kepala SPPG ditindak tegas dengan memberikan SP 1 atau rotasi karena sebagai pimpinan tidak mengikuti berita sehingga kejadian serupa terulang,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan bahwa mulai 14 Maret 2026, kesembilan SPPG tersebut telah berhenti beroperasional sementara.

Adapun sembilan SPPG tersebut meliputi SPPG Gresik Sidayu Ngawen; SPPG Gresik Sidayu Wadeng; SPPG Gresik Dukun Wonokerto; SPPG Gresik Dukun Lowayu; SPPG Gresik Dukun Sembungan Kidul; SPPG Gresik Dukun Tebuwung; SPPG Gresik Ujungpangkah Glatik; SPPG Gresik Balongpanggang Pucung; dan SPPG Gresik Sidayu Sidomulyo.

Seiring dengan hal itu, BGN juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar lebih cermat dalam menjalankan program, termasuk memperhatikan standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas terhadap isu yang berkembang di masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *