GORONTALO,HARIANPOST.ID- Baru – baru ini Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna memperjuangkan program pembangunan infrastruktur dan dana kebencanaan.
Namun perjuangan ini kurang lengkap, jika tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apalagi dalam kunjungan ke Pemerintah pusat itu, Komisi III membawa usulan pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.
“Percepatan realisasi sangat ditentukan oleh kelengkapan persyaratan teknis, mulai dari desain, kesiapan lahan, survei teknis hingga berita acara, sehingga jika boleh ini didorong Pak Gubernur melalui Skema Inpres Jalan Desa (IJD),” kata Espin bersama anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo saat menemui Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Rabu,28 Januari 2026,di Rumah Dinas Gubernur.
Sedangkan di BNPB, Komisi III mengusulkan enam paket pekerjaan, bernilai Rp 47 miliar. Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD, diketahui masih terkendala kelengkapan administrasi.
“BNPB menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPBD, Dinas PUPR, dan BNPB agar proses pencairan dana rehab-rekon di Kementerian Keuangan dapat segera berjalan,”ungkap Anggota Komisi III, Sun Biki.
Kabar baiknya lagi, pada tahun 2026, anggaran rehab-rekon akan mengalir ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan catatan kesiapan daerah termasuk penyediaan dana pendamping. Selain itu, bantuan kendaraan rescue dan pick-up akan diberikan kepada Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyambut baik upaya DPRD Provinsi Gorontalo yang datang menjemput program di Pemerintah pusta itu. Hasil yang dibawa ini kata Gusnar, akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi, melalui OPD terkait.
“Semua catatan ini kepada OPD terkait akan saya minta untuk ditata lagi. Sebab kita tidak boleh pasif. Harus proaktif, menjemput peluang dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi,” tegas Gusnar.
