JAKARTA,HARIANPOST.ID- Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),Kamis, 22 Januari 2026.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengawal usulan program infrastruktur melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2026. Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III, Dr. Hj. Espin Tulie, itu diterima langsung oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Freddy Siagian, ST, M.Eng.
Espin memberikan apresiasi mendalam dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Gorontalo atas dukungan pusat selama tahun 2025.
“Kami berterima kasih atas alokasi anggaran sebesar Rp544 miliar pada tahun 2025 untuk penanganan jalan nasional, provinsi, maupun daerah. Bahkan di akhir tahun (November-Desember), Kementerian masih memberikan dukungan untuk 10 ruas jalan di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato,” ujar Espin.
Sejumlah anggota DPRD turut memberikan penjelasan teknis berbasis aspirasi daerah pemilihan masing-masing, di antaranya Syarifuddin Bano (Demokrat), I Wayan Sudiarte, Sun Biki (Golkar), dan Ekwan Ahmad (Hanura).
Menanggapi hal tersebut, Freddy Siagian menekankan bahwa program IJD 2026 akan difokuskan pada konektivitas koridor. Ia meminta Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk menyusun program tematik yang harmonis dan terintegrasi.
“Usulan harus memiliki konektivitas yang jelas antara jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Harus ada ‘ujungnya’ dan mendukung ketahanan pangan serta kawasan transmigrasi, mulai dari pusat produksi hingga ke simpul transportasi,” tegas Freddy.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII yang akan digelar di Kabupaten Gorontalo pada 20-26 Juni 2026.
Terkait hal ini, pihak Kementerian menawarkan dua alternatif percepatan, melalui jalur reguler Inpres Jalan Daerah (IJD) dan melalui Diskresi Langsung Menteri PUPR untuk ruas-ruas prioritas.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi pembahasan terpadu lintas Kementerian – Lembaga dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal Februari mendatang.
Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta segera melakukan sinkronisasi program antara Dinas PU Kabupaten, Kota, dan Provinsi serta menginput usulan melalui aplikasi SITIA.
Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, diharapkan usulan infrastruktur Gorontalo dapat terakomodir maksimal demi menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesuksesan agenda nasional di daerah.
