POHUWATO, HARIANPOST.ID- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama lintas sektor, dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pillkada) 2024.
Rakor yang dilaksanakan di salah satu hotel di Marisa, Rabu, 24 April 2024, itu dipimpin Ketua KPU Firman Ikhwan didampingi Anggota Usman Dunda serta dihadiri Komisioner Bawaslu Pohuwato Munawar, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi, Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Perwakilan Kapolres Pohuwato, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Perwakilan Dandim 1313/Pohuwato, perwakilan Kepala Lapas Pohuwato dan sejumlah Pimpinan OPD.
Dalam pelaksanaan pilkada nanti, Pemerintah Daerah bersama DPRD Pohuwato telah menyiapkan anggaran Rp 30 M. Dari total anggaran tersebut, Rp 20 M dialokasikan untuk KPU Pohuwato, Rp 8,3 M untuk Bawaslu Pohuwato dan sisanya untuk pengamanan pelaksanakan Pilkada.
“Untuk 40 persen alokasi anggaran Pilkada itu sudah kita siapkan. Totalnya ada Rp 30 M. Anggaran untuk KPU sebanyak 20,4 M, bawaslu 8,3 M kemudian TNI Polri,” ujar Suharsi Igirisa
Guna menyukseskan pilkada yang akan dihela pada 27 November mendatang Suharsi mengingatkan pentingnya peran bersama, terutama dalam menarik simpati dan pasrtisipasi memilih, agar pilkada Pohuwato benar – benar melahirkan pemimpin yang amanah bagi masyarakat.
“Insha Allah ini menjadi tonggak sejarah bagaimana mengawal dan mengamanakan Pilkada yang berkualitas untuk Kabupaten Pohuwato,” ucapnya
Di tempat sama, Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi mengingatkan pentingnya untuk menjaga stabilitas politik menjelang pilkada 2024. Menurut Nasir, pilkada memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pemilu. Di mana pada pilkada ini menurut dia, gesekan antara sesama masyarakat simpatisan dan pendukung akan sangat terbuka lebar.
“Di Pohuwato kalau ada yang berbeda itu sudah dianggap musuh. Ini yang tidak boleh dibiasakan. Karena itu kita memiliki peranan penting agar bagaimana stabilitas politik dalam pilkada tetap terjaga,” kata Nasir
Tidak kalah penting, Nasir juga meminta KPU Pohuwato untuk berperan aktif dalam menekan angka penganguran Pohuwato yang meningkat 3 persen. KPU Pohuwato kata dia dapat menekan angka pengangguran terbuka tersebut dengan melibatkan pemuda milenial pencari kerja, untuk mengabdi dalam menyukseskan pilkada, dengan menjadi penyelenggara pilkada di tingkat Kecamatan atau Desa.
“Jangan jadikan pilkada ini sebagai ladang untuk menambah pendapatan. Artinya, mereka yang sudah memiliki pekerjaan itu kita tekankan untuk tidak lagi dilibatkan. KPU pohuwato harus mengutamakan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Apalagi angka pengangguran terbuka kita meningkat 3 persen,” pesan Nasir kepada KPU Pohuwato.
Menyahuti hal tersebut, Ketua KPU Pohuwato Firman Ikhwan menyampaikan bahwa dirinya akan benar – benar melibatkan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dalam perekrutan badan Ad Hoc. Memang kata dia, perekrutan ini dilakukan dengan metode terbuka, sehingga KPU Pohuwato tidak memiliki kriteria khusus bagi peminat untuk menjadi penyelenggara pilkada.
“Sebenarnya penerimaannya dilakukan secara terbuka, siapa saja bisa terlibat. Hanya saja, kita tetap akan mempertimbangkan tenaga kerja baru sebagaimana yang disampaikan pak Ketua DPRD Pohuwato penganguran kita itu naik 3 presen,” terang Firman Ikhwan
