oleh

Welcome Terhadap Investor di Pohuwato, Nasir Giasi Tegaskan DPRD Tetap Akan Kritis

POHUWATO,HARIANPOST.ID- PT Merdeka Cooper Gold Tbk., mulai melakukan pembangunan akses jalan yang menghubungkan jalan Trans Sulawesi ke lokasi pertambangan Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuwato.

Pembangunan bypass road tersebut ditandai dengan pemukulan gendang dan doa syukuran bersama oleh Wakil Presiden Direktur PT Merdeka Copper Gold Tbk. Simon James Milroy, Direktur Utama PT PETS dan PT GSM Boyke Poerbaya Abidin, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, Ketua DPRD Nasir Giasi dan anggota DPRD Pohuwato dan Forkopimda. Kamis, 22 September, 2022.

Pembangunan akses jalan milik perusahaan pertambangan itu mendapat sambutan hangat dari Ketua DPRD Nasir Giasi. Namun meskipun demikian, dirinya menegaskan bahwa DPRD tidak akan kehilangan daya kritis dalam mengawasi dan memastikan berbagai klaim ihwal hadirnya perusahaan pertambangan yang diyakini dapat menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan dan perputaran ekonomi.

“DPRD tidak akan kehilangan daya kritis. Seperti dua sisi mata uang, kami akan welcome terhadap investasi tapi kami juga tidak akan meninggalkan apa yang disuarakan masyarakat Pohuwato, apa yang disuarakan penambang lokal dan aspirasi yang disampaikan penambang tradisional, ” tegas Nasir Giasi

“Kami tetap akan mengawasi dan mengkritisi serta mengingatkan terhadap komitmen – komitmen yang disampaikan sejak awal,” tegasnya lagi

Di sisi lain, ia juga menuturkan bahwa perjuangan Pemerintah Daerah terkait Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ) sejak Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan dilanjutkan Bupati Saipul Mbuinga, telah memperoleh hasil baik.

“Namun WPR saja tidak cukup. Masih ada lagi satu tahapan, yakni kita ingin mewujudkan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ),” kata Nasir

Seiring dengan hal itu perusahaan pertambangan diminta membantu Pemerintah Daerah dan DPRD, berjalan bersama untuk mewujudkan IPR.

“Insha Allah IPR ini tidak akan dilihat sebelah mata oleh teman – teman pihak perusahaan pertambangan, dan berbarengan dengan pemerintah daerah supaya masalah sosial yang diakibatkan investasi pertambangan akan bisa terjawab dengan hadirnya IPR,” harapnya.