oleh

Hak Imunitas DPRD Dikebiri, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo Mengadu Ke MKD DPR RI

GORONTALO, HARIANPOST.ID- Multi tafsir ihwal hak imunitas yang dimiliki anggota DPRD masih menjadi persoalan utama dan terus mendapat perhatian serius Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo pun mulai gencar melakukan konsolidasi dan koordinasi guna memperjelas hal itu, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD tetap memiliki daya kritis atas kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Sedari awal, anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan kekhawatirannya atas berbagai persepsi terkait hak imunitas, yang justru melemahkan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jum’at, 9 September, 2022 kemarin, giliran Mahkamah Konstitusi Dewan ( MKD ) DPR RI yang menjadi tempat tujuan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, setelah dua hari sebelumnya Arifin Djakani dan Badan Kehormatan lainnya menemui Kompolnas dan Ketua Asosiasi Ketua DPRD se Indonesia.

Dalam kunjungannya itu Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo disambut langsung oleh R. Imron Amin, S.H., M.H., dan Sartono, S.E., M.M. – Anggota MKD DPR RI.

“Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan dan pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam ataupun luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPRD,” ungkap Arifin Djakani

Menurutnya hak imunitas DPRD berlaku di dalam dan luar DPRD, sehingga ketika anggota DPRD tersebut berada di luar kantor maka tidak perlu harus mengantongi surat tugas. Karena jelas sejak dilantik kata Arifin hak imunitas itu sudah melekat di tubuh anggota DPRD.

Adapun terkait pemanggilan anggota DPRD yang pernah terjadi di Lampung kata Arifin karena di latar belakangi oleh kasus pengeroyokan yang dilakukan anggota DPRD tersebut.

Kasus ini jelas kata dia adalah sebuah kasus pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal imunitas oleh DPRD.

“Sesuai Surat edaran Kabareskrim NO 5308 Tanggal 17 September, Tahun 2022, penyampaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPRI RI menyampaikan bahwa terbitnya surat edaran tersebut, sebelumnya dilaksanakan konsultasi dengan DPR RI sehingga dilaksanakan ke seluruh Polda se Indonesia,” bebernya

Arifin Djakani mendapatkan informasi bahwa sesuai surat edaran Kabareskrim Sulistio Sigit tahun 2020, tidak untuk mengkebiri hak imunitas DPRD dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, melainkan surat edaran itu adalah untuk kasus di Lampung yang melakukan pengeroyokan Anggota DPRD kepada masyarakat.

“Bukan untuk mengkebiri hak imunitas,”tegasnya

Terkait dengan hal itu, apabila Anggota DPRD yang dibatasi hak imunitasnya, maka Mahkamah Kehormatan Dewan akan membawa hal ini ke rapat tahunan di MKD.

Pihak MKD DPR RI yang di dalamnya juga ada Anggota Komisi II DPR RI, akan membicarakan secara serius dengan pihak Mendagri, Kapolri dan juga Jaksa Agung, sehingga tafsiran dari pada undang – undang MD3 tidak berbeda di lapangan.

Anggota MKD DPR RI Imron Amin mengusulkan agar forum Badan Kehormatan DPRD se Indonesia dan Asosiasi Ketua DPRD menyampaikan surat resmi ke Komisi III untuk dibuatkan Rapat Dengar Pendapat ( RDP).

“Agar dapat menjadi perhatian khusus Polri dan seluruh Polda, serta Kejaksaan seluruh Indonesia dan Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah,” usulnya.

Anggota MKD DPR RI dari fraksi Gerindra itu juga menyebutkan bahwa isu ini nantinya akan di angkat pada seminar Nasional yang dilaksanakan setiap tahun.

“Isu ini akan kita angkat nantinya pada Seminar Nasional MKD DPR RI dan BK DPRD se Indonesia yang rutin dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan sebagai antisipasi perlindungan hak imunitas parlemen menyongsong tahun politik,”